Dilansir dari CNBC Indonesia - Kelanjutan program pembangunan prasarana pengontrolan banjir Jakarta dan sekitarnya telah dijalankan oleh pemerintah sentra. Namun proyek-proyek itu terhambat pada pembebasan lahan. Hal ini membikin sederet proyek anti-banjir itu macet.
Pertama, merupakan proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari agenda pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, melainkan realisasinya baru menempuh 16,19 Km.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menerangkan bahwa mandeknya proyek ini karena terkendala pembebasan lahan.
Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan sekarang progres konstruksinya belum sampai 50%.
Secara terperinci, profesi fisik Bendungan Ciawi ketika ini mencapai 44%, meskipun Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun pengerjaan pembebasan lahan, kini Bendungan Ciawi mencapai 92,12% dan Sukamahi 90,31%.
Ide pembangunan dua bendungan ini hakekatnya sudah ada tahun 2005. Rencana itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan hal yang demikian direncanakan selesai pada akhir 2020, meskipun sempat ditargetkan selesai pada 2019.
Dua bendungan ini ditargetkan bisa mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diharapkan dapat mereduksi aliran jadi hanya 30% dari sempurna aliran air ke Jakarta.
Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).
Proyek ini diawali pada 18 Februari 2015. Sayangnya sesudah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 namun belum tuntas sebab terkendala pembebasan lahan.
Soal pembebasan lahan, sudah ada upaya percepatan progres Sudetan Sungai Ciliwung sudah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Energi Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.
Masyarakat setempat sudah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.
Masalah pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Dia menyebut, masyarakat punya berbagai alasan menolak pembebasan lahan.
Sebab, banyak dari mereka yang sudah telanjur nyaman tinggal di tempatnya berdomisili selama ini. Ada kesusahan membangun ekosistem baru pada lahan baru.
Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Pembatasan ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.
Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilaksanakan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan lahiriah konstruksinya.
Adapun proyek bendungan ini, ia belum memberikan bocoran secara komplit. Pengontrolan jelas saat ini pihaknya masih melakukan kajian.
Source :
cnnindonesia.com
cnbcindonesia.com
https://www.adipranaindovesco.com/